Jokowi soal Politik Identitas dan Politisasi Agama: Jangan Beri Ruang, Bahaya!
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan penyelenggara pemilu tidak ragu menindak peserta pemilu yang menggunakan politik identitas. Jokowi berujar, politik identitas sangat berbahaya dan jangan diberi ruang.
"Sekali lagi, kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA jangan berikan ruang apapun pada ini, ini sangat bahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita sebagai sebuah bangsa," kata Jokowi saat pidato dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12).
Jokowi mengatakan, salah satu faktor kerawanan di pemilu dan pilkada adalah politik identitas, politik SARA dan hoaks. Penyelenggara pemilu mesti hati-hati mengenai hal itu.
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? 'Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi,' jelasnya.
-
Mengapa Jokowi ingin Pemilu 2024 Jurdil dan Luber? Jokowi ingin Pemilu Serentak 2024 ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia (jurdil dan luber) sehingga membawa kegembiraan bagi masyarakat.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Apa saja ancaman Pilpres AS 2024? Easterly membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan pemilu, termasuk masalah disinformasi, interaksinya dengan platform media sosial, serta ancaman yang terus-menerus dihadapi oleh petugas pemilu, terutama setelah pengiriman surat suara kepada pemilih dan dimulainya pemungutan suara awal di beberapa negara bagian.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
"Hati-hati, kita ini beragam agama, suku, ras beragam. Jadi hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, enggak usah ragu-ragu segera peringatkan, panggil sudah, pasti grogi," ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta penyelenggara pemilu bekerja cepat dan responsif. Selain itu, selalu berpegang dalam koridor hukum.
"Pegangannya memang koridor hukum. Merespon dan menyelesaikan pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas, tidak usah ragu-ragu, tidak boleh ragu. Pegang teguh integritas dan sekali lagi lakukan secara adil dan tidak memihak," jelas Jokowi.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat harus mengetahui profil para kandidat serta menjaga kerukunan umat beragama dan persatuan bangsa.
Baca SelengkapnyaJokowi menyatakan, bahwa Indonesia adalah negara besar dan sukunya berbeda-beda.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi merespons serangan negatif selama ini yang ditujukan kepadanya.
Baca SelengkapnyaPeneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyebut Jokowi terindikasi menyalahgunakan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden dan menteri diperbolehkan memihak dan ikut melakukan kampanye saat pemilu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta data-data digital Indonesia diproteksi dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Baca SelengkapnyaTerlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.
Baca Selengkapnya